Keuangan Negara : Pengertian, Asas, dan Penjelasannya

keuangan negara

Pengertian keuangan negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Azas-azas umum pengelolaan negara

1. Azas Tahunan
Azas yang memberikan syarat bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan dan harus disetujui oleh DPR. Bila RAPBN ditolak DPR maka pemerintah memakai APBN tahun lalu

2. Azas Universalitas/Kelengkapan
Azas yang membatasi tidak dibolehkan adanya pencampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara harus dipisah.

3. Azas Kesatuan
Azas yang mempertahankan hak budget yang dimiliki DPR secara lengkap, artinya bahwa semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran, yang dimaksud anggaran adalah bruto/anggaran keseluruhan, sehinga yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.

4. Azas Spesialitas
Azas yang mensyaratkan pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tersendiri dan dilakukan secara konsisten baik secara kualitas atau kuantitatif. Secara kualitatif artinya penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk anggaran yang telah ditentukan. Jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.

5. Azas Akuntabilitas
Azas yang berorientasi pada hasil, maksudnya setiap pengguna anggaran wajib menjawab kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Azas Profesionalitas
Azas yang mensyaratkan pengelolaan keuangan Negara harus ditangani oleh tenaga yang professional atau ahli.

7. Azas Proporsionalitas
Azas yang memberikan syarat pengalokasian anggaran harus dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementrian atau lembaga yang ada sesuai dengan tingkat prioritas dengan tujuan yang ingin dicapai.

8. Azas Keterbukaan
Azas ini diwajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan penetapan dan perhitungan anggaran serta hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

9. Azas Pemeriksaan
Azas yang memberikan kewenangan yang lebih besar pada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara obyektif dan independen.

Peran dan Tugas Bank Indonesia

Peran Bank Indonesia

Sebagai bank central BI mempunyai tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Tugas Bank Indonesia

  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mereka.
  • Mengatur dan menjaga kelancaran system pembelanjaan.
  • Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Pengertian BPK dan pemilihan anggota BPK

BPK adalah lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa keuangan negara.
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang anggotanya dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan atau dilantik oleh presiden. (Menurut UUD 1945)

Tugas dan wewenang BPK serta fungsi BPK

Tugas BPK

  • Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD.
  • Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
  • Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Wewenang BPK

BPK memiliki wewenang memeriksa keuangan negara.

Fungsi BPK

  • Fungsi Operatif

BPK melakukan pemeriksaan,pengawasan,dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.

  • Fungsi Yudikatif

BPK melakukan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajibannya serta merugikan negara.

  • Fungsi Rekomendatif

BPK memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang kepengurusan keuangan negara.

Dasar hukum BPK RI (Menurut UU)

  1. UU No.15 Tahun 2006 pengganti UU No.5 Tahun 1973 tentang BPK.
  2. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung jawab dan Keuangan Negara.
  3. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Fungsi Peradilan MA

MA sebagai pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi membina keseragaman penerapan hokum melalui utusan kasasi dan peninjauan kembali, agar semua hukum dan UU di Indonesia di terapkan secara adil, tepat, dan benar.

MA punya hak uji materiil; yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah UU.

Tugas dan wewenang MA

  1. Mengadili pada tingkat kasasi.
  2. Menguji secara materiil peraturan perundangan di bawah UU dan punya wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
  3. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi.
  4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Grasi(memberikan keringanan atau pembebasan pada seorang dakwa).
  5. Mengawasi dan memimpin jalannya peralihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan.
  6. Membina keseragaman dalam penerapan hokum melalui putusan kasasi dan peminjaman kembali serta menjaga agar semua penerapan hukum dan UU di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
  7. Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
  8. Menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah UU, tentang hal apakah suatu peraturan di tinjau dari isi atau materinya bertentangan dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi.
  9. Membuat peraturan acar sendiri bila di anggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang di atur UU.
  10. Memberikan nasehat atau pertimbangan dalam bidang hokum kepada lembaga tinggi negara lainnya.
  11. Meminta keterangan dari dan member petunjuk kepada semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman.
  12. Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepamiteraan pengadilan.

Dasar hukum MA

  • Pasal 24,24A,24B UUD 1945.
  • UU No.5 Tahun 2004 pengganti UU No.14 Tahun 1985 tentang MA.
  • UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  • UU No.22 Tahun 2004 tentang KY(Komisi Yudisial).
  • UU No.24 Tahun 2003 tentang MK(Mahkamah Konstitusi).

Kewajiban dan kewenangan MK

Kewajiban MK:

MK berwenang mengadili pada tingkai pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap 4 kewenangan MK.
MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wapres menurut UUD 1945.
Pelanggaran diatas berupa:

  • Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU.
  • Korupsi dan penyuapan.
  • Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
  • Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wapres.
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres seperti di tentukan dalam pasal 6.

Kewenangan MK :

  • Pengujian UUD terhadap  UUD 1945.
  • Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di atur oleh UUD 1945.
  • Membubarkan partai politik.
  • Adanya perselisihan hasil pemilu, atau pendapat DPR bahwa presiden dan atau wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,korupsi,penyuapan,tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wapres sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Demikian materi tentang Keuangan Negara yang bisa materikita rangkum, semoga dengan mengenal apa itu keuangan negara membuat kita semakin giat dalam mempelajari berbagai materi yang lain seputar pkn. Terima Kasih semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *